Introduction

Pada 3 November 1988, Maladewa menghadapi upaya kudeta yang mengancam keberlangsungan pemerintahan Presiden Maumoon Abdul Gayoom. Sekitar 80 militan dari People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE), yang didukung oleh sejumlah warga Maladewa yang terlibat dalam rencana penggulingan pemerintah, memasuki ibu kota Mal pada dini hari. Para penyerang berhasil menguasai sejumlah fasilitas penting, termasuk stasiun radio, stasiun televisi, dan pusat komunikasi, serta mengepung Istana Kepresidenan. Gayoom berhasil meloloskan diri dan kemudian mencari perlindungan di tempat lain. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Maladewa mengirimkan permintaan bantuan kepada sejumlah negara, termasuk India. Permintaan inilah yang menjadi dasar langsung bagi keterlibatan militer India dalam krisis tersebut.

Keputusan India untuk merespons permintaan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Kajian G. S. Katoch dalam Journal of Defence Studies mencatat bahwa laporan pertama mengenai penembakan di Mal diterima Kementerian Luar Negeri India sekitar pukul 06.00 pada 3 November 1988, sedangkan pesawat yang membawa pasukan terjun payung India berangkat sekitar pukul 17.00 pada hari yang sama. Katoch mencatat bahwa pasukan India kemudian mencapai Maladewa dalam waktu sekitar 16 jam sejak permintaan bantuan diterima, meskipun India pada saat itu hampir tidak memiliki informasi konkret mengenai topografi wilayah maupun kekuatan kelompok yang melakukan kudeta. Kecepatan pengambilan keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah India memandang situasi di Maladewa sebagai krisis yang membutuhkan respons segera.

Respons cepat tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan geografis dan politik antara kedua negara. Maladewa berada di Samudra Hindia, sekitar 600 kilometer dari Thiruvananthapuram di India, sehingga perkembangan keamanan di negara kepulauan tersebut berada dalam lingkungan strategis India. Dalam pernyataannya kepada Parlemen India pada 4 November 1988, Perdana Menteri Rajiv Gandhi menyebut Maladewa sebagai salah satu negara tetangga India yang paling dekat dan bersahabat. Gandhi juga menjelaskan bahwa India menerima permintaan bantuan karena pemerintah Maladewa sedang menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan tatanan pemerintahannya. Dengan demikian, secara resmi India membingkai intervensi tersebut sebagai bantuan kepada negara tetangga yang meminta pertolongan, bukan sebagai upaya untuk mengambil alih urusan internal Maladewa.

Akan tetapi, keputusan India untuk menggunakan kekuatan militer tidak cukup dijelaskan hanya melalui hubungan persahabatan dengan Maladewa. Katoch menjelaskan bahwa pada dekade 1980-an meningkatnya kehadiran Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Samudra Hindia mendorong India mengembangkan pandangan strategis bahwa campur tangan kekuatan dari luar kawasan dalam lingkungan yang dipandang sebagai lingkup kepentingan India dapat merugikan keamanan nasionalnya. Dalam kerangka tersebut, intervensi di Maladewa dapat dipahami sebagai bagian dari upaya India mempertahankan stabilitas lingkungan strategisnya. Artinya, meskipun permintaan bantuan dari pemerintah Gayoom menjadi pemicu langsung, kondisi geopolitik Samudra Hindia memberikan konteks yang lebih luas terhadap keputusan India untuk bertindak.

Keterlibatan PLOTE dalam upaya kudeta semakin memperluas dimensi keamanan dari krisis tersebut. PLOTE merupakan organisasi militan Tamil yang berasal dari Sri Lanka, sedangkan para perencana kudeta di Maladewa termasuk Abdullah Luthfee dan Ahmed "Sagaru" Nasir. Menurut laporan The Indian Express, sekitar 80 militan PLOTE datang ke Mal bersama para aktor Maladewa yang terlibat dalam rencana penggulingan pemerintah. Kehadiran kelompok bersenjata yang berasal dari luar Maladewa membuat krisis tersebut tidak lagi sekadar menjadi persoalan politik domestik. Bagi India, yang pada saat itu juga sedang terlibat dalam persoalan keamanan di Sri Lanka melalui Indian Peace Keeping Force, perkembangan tersebut memiliki relevansi terhadap dinamika keamanan yang lebih luas di Asia Selatan.

Kepentingan strategis India juga terlihat dari pilihan untuk mengerahkan kemampuan militer secara langsung, bukan hanya memberikan dukungan diplomatik. Dua pesawat Angkatan Udara India yang membawa sekitar 300 pasukan terjun payung dikirim pada malam 3 November untuk melaksanakan operasi. Pasukan tersebut kemudian mendarat di Bandara Hulhul dan bergerak menuju Mal untuk mengamankan pemerintahan. Rajiv Gandhi melaporkan kepada Parlemen bahwa misi utama pasukan India telah selesai sekitar pukul 02.30 pada 4 November dan keselamatan Gayoom serta sejumlah anggota senior pemerintahannya telah berhasil dipastikan. Operasi tersebut juga melibatkan koordinasi antara tiga matra Angkatan Bersenjata India.

Keberhasilan pengerahan tersebut menunjukkan kemampuan India melakukan proyeksi kekuatan di luar wilayah nasionalnya. Katoch menilai keberhasilan Operation Cactus terutama didukung oleh kejelasan keputusan politik, koordinasi antara institusi pertahanan dan luar negeri, serta kemampuan pasukan untuk melaksanakan operasi meskipun informasi mengenai daerah tujuan sangat terbatas. Bahkan ketika pasukan India mendarat di Hulhul, masih terdapat ketidakpastian mengenai kondisi lapangan dan apakah bandara tersebut benar-benar berada dalam keadaan aman. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengerahkan kekuatan dalam situasi seperti itu memberikan nilai strategis bagi India karena menunjukkan kapasitasnya untuk bertindak cepat ketika terjadi krisis di lingkungan regionalnya.

Dimensi strategis Operation Cactus semakin terlihat ketika operasi berkembang dari pengamanan Mal menjadi operasi pengejaran di laut. Sebagian pemberontak berhasil melarikan diri menggunakan kapal MV Progress Light dengan membawa sejumlah sandera. Angkatan Laut India kemudian mengerahkan INS Betwa dan INS Godavari untuk mengejar kapal tersebut sebelum mencapai wilayah perairan Sri Lanka. Pada akhirnya, kapal berhasil dihentikan dan para pemberontak serta sandera diamankan. Penggunaan kekuatan darat, udara, dan laut dalam satu rangkaian operasi menunjukkan bahwa India tidak hanya mampu memberikan respons militer awal, tetapi juga mempertahankan operasi hingga ancaman terhadap pemerintahan Maladewa benar-benar dapat dikendalikan.

Namun, kemampuan militer tersebut tidak digunakan untuk menduduki Maladewa secara permanen. Setelah pemerintahan Gayoom berhasil diamankan, India menyatakan keinginannya untuk menarik pasukan secepat mungkin. Dalam pernyataannya kepada Parlemen pada 4 November, Rajiv Gandhi menyampaikan bahwa India berharap proses penarikan pasukan dapat dimulai pada hari yang sama. Dalam praktiknya, pasukan India tetap berada di Maladewa selama beberapa waktu untuk memastikan situasi terkendali dan membantu proses setelah kudeta, tetapi intervensi tersebut tidak berkembang menjadi pengambilalihan pemerintahan. Batas tujuan ini penting karena menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan India diarahkan pada pemulihan pemerintahan yang ada, bukan pembentukan kontrol politik langsung atas Maladewa.

Pembatasan tujuan tersebut juga memperlihatkan bagaimana India berusaha mempertahankan legitimasi politik dari intervensinya. Pemerintah India secara konsisten menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah menerima permintaan resmi dari pemerintah Maladewa. Dalam pernyataan resminya, Gandhi menyebut bahwa India merespons ancaman terhadap kedaulatan dan tatanan demokratis negara tetangganya serta menempatkan tindakan tersebut dalam kerangka perdamaian dan stabilitas regional. Dengan demikian, India dapat menggunakan kekuatan militernya sekaligus mempertahankan narasi bahwa intervensi dilakukan untuk membantu pemerintah yang sah, bukan untuk memperluas wilayah atau mengendalikan politik domestik Maladewa.

Dari perspektif kebijakan luar negeri, Operation Cactus karena itu dapat dipahami sebagai pertemuan antara kepentingan langsung dan kepentingan strategis India. Kepentingan langsungnya adalah merespons permintaan pemerintah Maladewa dan mencegah jatuhnya pemerintahan Gayoom. Sementara itu, kepentingan strategisnya berkaitan dengan upaya India menjaga stabilitas lingkungan Samudra Hindia dan mencegah perkembangan keamanan di kawasan sekitarnya bergerak ke arah yang berpotensi merugikan. Katoch secara khusus menempatkan Operation Cactus dalam konteks pandangan strategis India terhadap kehadiran kekuatan eksternal di Samudra Hindia. Karena itu, intervensi tersebut tidak tepat dipahami hanya sebagai tindakan kemanusiaan atau solidaritas terhadap negara tetangga, tetapi juga sebagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keamanan India sendiri.

Pada saat yang sama, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa India melakukan Operation Cactus dengan tujuan menguasai atau mendominasi Maladewa. Sumber primer justru menunjukkan bahwa alasan yang disampaikan pemerintah India adalah adanya permintaan resmi dari Gayoom dan kebutuhan untuk mempertahankan pemerintahan Maladewa dari ancaman kudeta. Analisis mengenai kepentingan strategis India harus ditempatkan pada tingkat yang berbeda: bukan sebagai klaim bahwa India secara resmi mengakui keinginan untuk memperluas kekuasaan, melainkan sebagai penjelasan mengenai mengapa krisis di sebuah negara kecil di Samudra Hindia memperoleh respons militer yang begitu cepat dari New Delhi. Perbedaan antara alasan resmi dan konteks strategis inilah yang membuat Operation Cactus relevan untuk dikaji sebagai kebijakan luar negeri.

Keberhasilan operasi tersebut kemudian memberikan keuntungan diplomatik bagi India dalam hubungannya dengan Maladewa. Lebih dari tiga dekade setelah peristiwa tersebut, Operation Cactus masih dipandang positif oleh berbagai kelompok politik di Maladewa. Gulbin Sultana, peneliti yang dikutip The Indian Express, menyatakan bahwa operasi tersebut tetap dikenang dan secara umum tidak menjadi objek kritik lintas kelompok politik di Maladewa, meskipun hubungan kedua negara kemudian menghadapi berbagai persoalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan India pada 1988 tidak hanya menghasilkan keberhasilan militer jangka pendek, tetapi juga menciptakan modal diplomatik dalam hubungan bilateral kedua negara.

Dengan demikian, Operation Cactus memperlihatkan bahwa intervensi militer India di Maladewa memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar keberhasilan menggagalkan sebuah kudeta. Permintaan resmi pemerintah Maladewa menjadi dasar langsung bagi tindakan India, tetapi keputusan untuk merespons dengan kekuatan militer juga berkaitan dengan posisi Maladewa dalam lingkungan strategis India dan kepentingan New Delhi terhadap stabilitas Samudra Hindia. Kecepatan pengerahan, koordinasi lintas matra, serta keberhasilan mengamankan pemerintahan dan menangkap kelompok pemberontak menunjukkan kemampuan India untuk memproyeksikan kekuatan di luar wilayahnya. Pada saat yang sama, keputusan untuk tidak menjadikan intervensi tersebut sebagai pendudukan permanen menunjukkan bahwa tujuan militer India tetap terbatas.

Pada akhirnya, Operation Cactus menjadi contoh bagaimana kepentingan nasional dan bantuan terhadap negara lain dapat berjalan secara bersamaan dalam kebijakan luar negeri. India membantu mempertahankan pemerintahan Maladewa karena pemerintah tersebut secara resmi meminta bantuan, tetapi tindakan tersebut juga memberikan kesempatan bagi India untuk mempertahankan stabilitas di lingkungan strategisnya dan menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan regional. Peristiwa 1988 tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan strategis tidak selalu diwujudkan melalui penguasaan wilayah atau intervensi permanen. Dalam kasus Maladewa, India justru memperoleh keuntungan strategis melalui intervensi yang cepat, terbatas, dan diarahkan pada pemulihan pemerintahan yang ada. Karena itu, Operation Cactus dapat dipahami sebagai salah satu contoh penting bagaimana India menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk menjaga kepentingan keamanan regional sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan strategis di Samudra Hindia.